LUWU TIMUR, BACAANONLINE.COM — Pengadilan Negeri (PN) Malili telah menjatuhkan hukuman kepada Irwan alias Iwan dengan nomor putusan : 52/Pid.B/2017/PN Mll dengan tindak pidana pengerusakan tanaman di area pengelolaan penghijauan PT Vale Indonesia, di desa Harapan, tahun 2017 lalu.
Meski telah dijatuhi hukuman. Terpidana Irwan, masih tetap melakukan penguasaan atau mengelola lahan yang saat ini menjadi aset Pemerintah Daerah (Pemda) Luwu Timur dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 20.26.000001429.0 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Malah saat ini, oknum penggarap lahan Pemerintah, Irwan bersama warga lain, Rudiansyah meminta ganti rugi tanah. Permintaannya pun fantastis sebesar Rp1.380.750.000.000 atau Rp1,38 Triliun kepada pemilik lahan sendiri yakni Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Oknum Irwan, sang penggarap ini mentaksir, nilai tanah senilai Rp350 ribu permeter dan nilai tanaman Rp20 juta untuk setiap pohon sementara luas lahan milik Pemerintah ini seluas 394 hektare atau 3.945.000 meter persegi.
Meski begitu, Pemerintah masih saja terus berupaya melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat penggarap lahan tersebut dengan memberikan ganti rugi tanaman dan bangunan milik warga yang berada di dalam lahan kawasan industri itu. Saat ini, Pemerintah aktif melakukan sosialisasi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Luwu Timur, Ramadhan Pirage mengatakan, tanah yang digarap oleh masyarakat petani kebun di wilayah kawasan Industri di desa Harapan merupakan aset milik Pemda Luwu Timur.
“Tanah tersebut telah bersertipikat dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 20.26.000001429.0 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Luwu Timur,” ungkap ketua Korps Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) Luwu Timur.
Sebelumnya, sejumlah warga penggarap dilahan milik Pemerintah di Kawasan Industri di desa Harapan, kecamatan Malili menyepakati nilai Kerohiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
Lahan ini nantinya akan dibangunkan sebuah Industri yang terintegrasi atau Smelter oleh PT IHIP. Kegiatan tersebut merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dari Presiden RI, Prabowo Subianto untuk mendukung Industri hilir pertambangan nikkel. (*)
