MALILI — Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur, Jihadin Peruge, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur melalui dinas terkait untuk memastikan serapan anggaran fungsi pendidikan benar-benar menyentuh aspek-aspek krusial penunjang belajar mengajar.
Sebagai salah satu pimpinan dewan, Jihadin menegaskan bahwa alokasi anggaran minimal 20 persen untuk sektor pendidikan dari APBD bukan sekadar pemenuhan regulasi nasional, melainkan instrumen utama untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) Luwu Timur yang unggul dan berdaya saing.
”Kita tidak ingin anggaran pendidikan yang besar habis hanya untuk operasional rutin yang sifatnya administratif. Intervensi anggaran harus bergeser ke sektor krusial, seperti rehabilitasi ruang kelas yang rusak di wilayah pelosok, pengadaan fasilitas laboratorium, hingga pemenuhan hak-hak guru honorer,” tegas Jihadin.
Politisi ini juga menyoroti pentingnya kesinambungan program beasiswa daerah. Menurutnya, sistem seleksi dan distribusi beasiswa harus diperketat agar tidak ada keterlambatan penyaluran, serta benar-benar menjangkau mahasiswa berprestasi dan mereka yang terancam putus sekolah karena kendala biaya.
Ia menambahkan, DPRD melalui fungsi pengawasan akan terus mengawal jalannya realisasi anggaran ini sepanjang tahun anggaran berjalan. “Pendidikan adalah investasi jangka panjang Bumi Batara Guru. Pimpinan DPRD akan memastikan setiap program pendidikan yang dijalankan eksekutif memiliki dampak langsung (impactful) terhadap kenyamanan siswa dalam belajar dan mutu lulusan kita,” pungkas Jihadin. (*)
