Sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan dan memastikan penanganan darurat berjalan cepat, terpadu, dan efektif, maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menggelar lokakarya akhir penyusunan Dokumen Rencana Operasi (Renops) Darurat Bencana Gempa Bumi.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kantor BPBD Luwu Timur, Kamis (6/8/2026), sekaligus menjadi tahap final penyusunan dokumen yang akan menjadi pedoman operasional bagi seluruh pemangku kepentingan saat terjadi bencana gempa bumi.
Lokakarya dibuka oleh Sekretaris BPBD Luwu Timur, Andrie Firdaus, dan dihadiri sejumlah unsur terkait, di antaranya OPD, RSUD I Lagaligo, SAR Sorowako, PMI Luwu Timur, PDAM Waemami, BULOG Maleku, PLN ULP Malili, ORARI, RAPI, PTPN XIV Burau, Telkom Malili, PT Vale Indonesia Tbk, SAR Malili, serta camat se-Kabupaten Luwu Timur.
Dalam arahannya, Andrie Firdaus menegaskan bahwa penyusunan Dokumen Renops Gempa Bumi Tahun 2026 bertujuan menyediakan pedoman operasional yang jelas bagi pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait dalam menangani keadaan darurat secara cepat, terpadu, terkoordinasi, efektif, efisien, dan akuntabel.
“Dokumen ini penting untuk memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama terkait sistem komando, koordinasi, pembagian tugas, hingga mekanisme pengerahan sumber daya saat terjadi bencana gempa bumi,” ungkap Andrie.
Ia juga menjelaskan, melalui dokumen tersebut diharapkan penanganan darurat dapat berjalan lebih terarah dengan mengutamakan penyelamatan jiwa, perlindungan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar penyintas, serta pemulihan layanan publik dan fungsi pemerintahan.
“Renops ini akan menjadi dasar
pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada, sehingga dampak bencana dapat diminimalkan dan proses pemulihan wilayah terdampak dapat berlangsung lebih cepat dan terkoordinasi,” tandasnya.
