LUWU TIMUR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur melaksanakan kunjungan dan monitoring di Daerah Pemilihan (Dapil) I, Kecamatan Malili, Selasa (1/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda DPRD Luwu Timur dalam rangka menyerap aspirasi sekaligus melakukan monitoring terhadap kebutuhan masyarakat sebagai bahan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Kunjungan ini dihadiri anggota DPRD Luwu Timur dari Dapil I, yakni Harisa Suparjo, M. Siddik, Rusdi Layong, Firman Uddin, dan Andi Ahmad.
Turut hadir Camat Malili, perwakilan Dinas Pendidikan, para kepala desa se-Kecamatan Malili, serta perwakilan satuan pendidikan tingkat SD dan SMP se-Kecamatan Malili.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD membuka ruang dialog untuk mendengarkan secara langsung berbagai kebutuhan dan masukan dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, maupun pihak sekolah.
Sejumlah masukan yang disampaikan berkaitan dengan sektor pendidikan serta kebutuhan pembangunan di wilayah Kecamatan Malili. Keterlibatan kepala desa dan pihak sekolah dinilai penting untuk memberikan gambaran konkret mengenai kondisi dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat di lapangan.
Selain menyerap aspirasi, anggota DPRD juga melakukan monitoring terhadap kondisi dan kebutuhan di wilayah tersebut. Hasil kunjungan menjadi bahan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran, khususnya dalam pembahasan Perubahan APBD 2026.
DPRD Luwu Timur menilai proses pembahasan anggaran perlu mempertimbangkan kebutuhan nyata di masing-masing wilayah. Karena itu, informasi yang diperoleh langsung dari pemerintah kecamatan, desa, dan satuan pendidikan menjadi bagian penting dalam melihat program yang perlu mendapat perhatian.
Melalui kunjungan Dapil tersebut, DPRD Luwu Timur menegaskan komitmennya untuk terus menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mengawal proses pembahasan Perubahan APBD 2026 agar kebijakan dan penganggaran daerah dapat disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan.
Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya DPRD memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan, penganggaran, dan penyerapan aspirasi masyarakat di Kabupaten Luwu Timur.
