Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Luwu Timur menyoroti masih rendahnya realisasi belanja pemerintah daerah pada triwulan ketiga tahun anggaran 2026.
Sorotan tersebut disampaikan Fraksi Golkar dalam pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD.
Fraksi Golkar menilai rendahnya realisasi belanja hingga September menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Pasalnya, waktu efektif pelaksanaan anggaran tahun 2026 hanya tersisa sekitar tiga bulan.
“Masih rendahnya realisasi belanja pada triwulan ketiga per September merupakan lampu kuning bagi pemerintah daerah,” demikian disampaikan Fraksi Golkar dalam pemandangan umumnya.
Karena itu, Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah segera melakukan akselerasi dan meningkatkan realisasi belanja modal. Namun, percepatan tersebut tetap harus dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian fiskal serta mempertajam skala prioritas.
Menurut Fraksi Golkar, perubahan APBD merupakan momentum penting untuk memastikan pengelolaan anggaran tetap responsif terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat.
Setiap penyesuaian program dan anggaran dalam perubahan APBD diharapkan dilakukan secara tepat sasaran, transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Fraksi Golkar juga menilai kebijakan perubahan APBD harus mampu memperkuat pelayanan publik sekaligus mendukung pembangunan daerah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam pandangannya, Fraksi Golkar mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang telah menyerahkan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai jadwal untuk selanjutnya dibahas berdasarkan ketentuan dan tahapan yang berlaku.
Fraksi Golkar juga menyampaikan komitmennya untuk mengawal proses pembahasan perubahan APBD secara konstruktif agar menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, efisien dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Secara umum, Fraksi Golkar menyatakan menyetujui dan menerima Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas pada tahap selanjutnya.
Fraksi Golkar berharap seluruh proses pembahasan dapat berjalan dalam koridor tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, efisien dan transparan.
“Melalui pembahasan Raperda ini, kami berharap kemanfaatan pembangunan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat Luwu Timur,” tegas Fraksi Golkar.
