Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu Timur untuk mengawal pelaksanaan Program Pembangunan Desa Unggul, Maju, dan Sejahtera (Pandu Juara) Tahun 2026. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh tahapan program berjalan transparan dan akuntabel.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pengarahan dan Pendampingan Hukum yang digelar di Aula Sasana Praja Kantor Bupati Luwu Timur, Selasa (19/5/2026).
Mewakili Bupati, Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan Luwu Timur, Aswan Aziz, menegaskan bahwa pengawasan ketat akan dilakukan mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, penyaluran, hingga pertanggungjawaban anggaran.
”Pemkab Luwu Timur ingin memastikan anggaran yang disalurkan ke desa benar-benar aman dan langsung bekerja untuk masyarakat,” ujar Aswan Aziz.
Program Pandu Juara 2026 merupakan investasi strategis Pemkab Luwu Timur untuk mempercepat ekonomi desa melalui alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK). Dana tersebut disalurkan sebagai penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma).
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur, Berthy Oktavianes Zakarias Huliselan yang hadir sebagai narasumber utama, mengingatkan seluruh pelaksana program untuk patuh pada regulasi. Kejari memastikan siap mengawal program ini sebagai langkah preventif meminimalisasi risiko hukum di lapangan.
Selain sebagai wadah penyamaan persepsi, rakor ini dihadiri oleh lintas sektor terkait. Di antaranya jajaran OPD teknis seperti Inspektorat, Bapperida, Dinas PMD, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, DLH, PUPR, PTSP, Bagian Hukum, dan Bagian ULP.
Turut hadir pula para camat, tenaga ahli pendamping, kepala desa penerima program, serta jajaran direksi dan pengawas BUMDesma se-Kabupaten Luwu Timur, termasuk BUMDesma Lumbung Dewi Sri Juara, Maju Sejahtera Lutim, Pesisir Juara Lutim, dan Batara Guru Juara Lutim Abadi.
