LUWU TIMUR — Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (Disdagkop-UKMP) Kabupaten Luwu Timur terus mencari solusi atas persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang masih menjadi perhatian masyarakat.
Kepala Disdagkop-UKMP Luwu Timur, Senfry Oktovianus, melakukan koordinasi secara daring melalui Zoom Meeting bersama Manager SPBU Sorowako, Resky, Tim IT, serta Mursidin, Selasa (8/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas kondisi penyaluran Pertalite sekaligus langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menangani berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.
Koordinasi dilakukan untuk memperoleh gambaran lebih jelas mengenai kondisi distribusi Pertalite, termasuk pola penyaluran dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah bersama pihak SPBU dan tim teknis juga membahas upaya agar distribusi BBM dapat berlangsung lebih tertib dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kepada Tim Liputan Luwurayapos, Senfry mengatakan pihaknya akan terus melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penyaluran BBM bersubsidi, khususnya Pertalite.
“Kami akan terus melakukan koordinasi dan pemantauan agar persoalan yang terjadi tidak berlarut-larut dan masyarakat sebagai pengguna umum dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik,” ujar Senfry, 8 September 2026.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari respons pemerintah daerah terhadap keluhan masyarakat yang berkaitan dengan antrean panjang, keterbatasan pasokan, hingga pola pengisian BBM yang dinilai perlu mendapat perhatian.
Disdagkop-UKMP juga mendorong pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam proses pemantauan penyaluran BBM. Dukungan sistem tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dan pihak terkait memperoleh data yang lebih jelas sehingga pengawasan distribusi dapat dilakukan secara lebih efektif.
Senfry menegaskan persoalan kelangkaan Pertalite akan terus menjadi perhatian Disdagkop-UKMP Luwu Timur. Koordinasi dengan pengelola SPBU, tim teknis dan pihak terkait akan dilakukan sebagai bagian dari upaya mencari langkah penanganan yang dapat diterapkan di lapangan.
Pemerintah daerah berharap koordinasi lintas pihak tersebut dapat mendorong penyaluran Pertalite yang lebih terpantau, tertib, transparan dan tepat sasaran, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap BBM dapat terlayani dengan lebih baik.
