Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Luwu Timur, Sarkawi Hamid, menyoroti antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Luwu Timur yang belakangan ini dikeluhkan masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya menghambat aktivitas warga, tetapi juga berdampak pada meningkatnya harga BBM subsidi jenis Pertalite di tingkat pengecer.
Sarkawi mengungkapkan, harga Pertalite yang dijual kembali oleh pengecer saat ini mencapai sekitar Rp15.000 hingga Rp17.000 per botol. Kondisi tersebut dinilai menjadi indikasi perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
Ia meminta pengelola SPBU memperketat pengawasan terhadap pembelian Pertalite, khususnya bagi pengecer maupun kendaraan yang melakukan pengisian secara berulang.
“Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan justru kesulitan mendapatkan Pertalite, sementara ada pihak yang membeli berulang untuk dijual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi. SPBU harus lebih tegas menjalankan aturan agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran,” tegas Sarkawi saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (6/7/2026).
Selain itu, legislator Komisi II DPRD Luwu Timur tersebut mendorong pemerintah daerah melalui dinas terkait bersama instansi pengawas untuk meningkatkan pengawasan melalui inspeksi rutin di seluruh SPBU yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur.
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan sangat penting guna mencegah penyalahgunaan BBM subsidi sekaligus mengurangi antrean panjang yang merugikan masyarakat.
“Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan sesekali. Harus dilakukan secara berkelanjutan. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Sarkawi juga meminta pemerintah daerah bersama pihak terkait memperjuangkan penambahan kuota BBM subsidi jenis Pertalite untuk Kabupaten Luwu Timur. Ia menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap kuota yang ada mengingat meningkatnya kebutuhan masyarakat, termasuk kemungkinan bertambahnya pengguna Pertalite akibat sebagian masyarakat beralih dari BBM nonsubsidi.
“Perlu ada evaluasi terhadap kuota Pertalite di Luwu Timur. Bisa saja antrean yang terjadi dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah pengguna Pertalite karena sebagian masyarakat beralih dari Pertamax. Jika memang kebutuhan riil masyarakat meningkat, maka penambahan kuota harus diperjuangkan agar masyarakat tidak terus mengalami kesulitan mendapatkan BBM,” jelasnya.
DPRD Kabupaten Luwu Timur berharap pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan Pertamina dan seluruh pihak terkait untuk memastikan ketersediaan BBM subsidi tetap terjaga, distribusi berjalan sesuai ketentuan, serta antrean panjang di SPBU dapat segera diatasi sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal.
