MALILI — Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur resmi merilis data pertumbuhan ekonomi untuk Triwulan I-2026. Berdasarkan data terbaru, pertumbuhan ekonomi Luwu Timur secara makro mencatatkan perlambatan atau mengalami kontraksi sebesar 2,31 persen secara year-on-year (y-on-y).
Kondisi ini dipicu oleh melemahnya produksi pertambangan bijih logam—yang selama ini menjadi penopang utama dengan distribusi sebesar 38,05 persen—akibat adanya kebijakan pembatasan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) maksimal 25% hingga 30%.
Namun, di balik angka kontraksi tersebut, sebuah anomali positif yang luar biasa justru ditunjukkan oleh sektor-sektor non-tambang.
Kepala BPS Luwu Timur, Abdullah Pannu, menegaskan bahwa performa sektor di luar pertambangan saat ini justru memperlihatkan daya tahan (resiliensi) yang sangat kuat dan menjadi penyelamat wajah ekonomi daerah.
“Betul bahwa secara total kita mengalami kontraksi akibat faktor global dan kebijakan di sektor tambang. Namun, jika kita mengeluarkan pengaruh atau kontribusi pertambangan tersebut, ekonomi Luwu Timur sebenarnya mampu tumbuh melesat sebesar 13,87 persen,” ungkap Abdullah Pannu.
“Capaian ini bahkan menjadi pertumbuhan ekonomi non-tambang tertinggi yang berhasil kita catat dalam lima tahun terakhir.” Tambahnya.
Menurut Abdullah, pesatnya pertumbuhan sektor non-tambang ini ditopang secara kokoh oleh lima sektor utama. Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan memimpin dengan kontribusi dominan sebesar 24,35 persen. Disusul kemudian oleh sektor Konstruksi sebesar 14,85 persen, Administrasi Pemerintahan sebesar 3,98 persen, Perdagangan sebesar 3,95 persen, serta Industri Pengolahan yang menyumbang 3,91 persen.
Jika dilihat secara triwulanan (quarter-to-quarter/q-to-q), lonjakan yang sangat signifikan terjadi pada sektor Administrasi Pemerintah yang melejit hingga 44,17 persen, Konstruksi sebesar 30,29 persen, Transportasi sebesar 21,49 persen, Real Estate sebesar 15,60 persen, serta sektor Penyediaan Makan Minum sebesar 13,68 persen.
Faktor Pendorong Ketahanan Sektor Non-Tambang
Lebih lanjut, Abdullah Pannu menjelaskan bahwa lompatan performa ekonomi non-tambang ini didorong oleh masifnya pembangunan fasilitas perusahaan, perumahan, serta kawasan industri. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan belanja pemerintah dan pencairan THR ASN yang secara nyata mendongkrak sektor administrasi pemerintahan sekaligus menggerakkan daya beli masyarakat luas.
“Meningkatnya mobilitas penduduk serta aktifnya kegiatan perdagangan, jasa, transportasi, akomodasi, hingga penyediaan makan minum turut memperkuat kinerja ekonomi non-tambang kita. Ini menjadi sinyal kuat bahwa meskipun pertambangan masih menjadi sektor dominan, mesin pertumbuhan ekonomi baru di Luwu Timur sudah mulai terbentuk,” jelasnya.
Dari sisi kontribusi triwulanan (q-to-q), sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan keluar sebagai motor penggerak utama dengan andil sebesar 1,78 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian tetap menjadi fondasi ekonomi yang paling kokoh dan mampu menjaga denyut nadi perekonomian masyarakat hingga ke pelosok desa.
Sementara itu, sektor Administrasi Pemerintahan menyumbang andil 1,29 persen dan Real Estate memberikan tambahan 0,11 persen terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Sensus Ekonomi 2026 Jadi Kunci Kebijakan Masa Depan
Melihat adanya pergeseran dan penguatan di sektor non-tambang ini, Abdullah Pannu menegaskan betapa krusialnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang tengah berjalan. Sensus ini menjadi langkah vital untuk menyediakan data yang akurat, berkualitas, dan real-time demi mendukung percepatan pembangunan daerah.
“Data yang berkualitas akan membantu Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, mengakselerasi program prioritas seperti PANDU JUARA, serta mencapai target-target pembangunan dan indikator makro daerah,” tutur Abdullah.Di akhir keterangannya, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyukseskan agenda nasional ini.
“Keberhasilan sensus ini membutuhkan dukungan semua pihak agar data yang dihasilkan benar-benar valid dan mencerminkan kondisi riil ekonomi Luwu Timur secara utuh,” pungkas Abdullah Pannu. (*)
