Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus memperkuat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) melalui kegiatan Capacity Building Penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah melalui Rekonsiliasi Penerimaan Layanan dan Dana JKN serta Evaluasi Implementasi Pembayaran Non-Tunai Berbasis QRIS pada Seluruh Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.
Kegiatan tersebut dilaksanakan Rabu (2/9/2026), bertempat di Aula Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur, dan diikuti oleh petugas pengelola penerimaan pada seluruh Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.
Kepala Bapenda Lutim, Muhammad Yusri, saat membuka kegiatan menekankan pentingnya penguatan kapasitas pengelola penerimaan dalam mendukung tertib administrasi, akuntabilitas pengelolaan pendapatan, serta percepatan implementasi transaksi non-tunai di lingkungan pemerintah daerah.
Bertindak sebagai pemateri, Chaeruddin Arfah M., selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Bapenda Luwu Timur. Ia menyampaikan materi terkait rekonsiliasi penerimaan layanan dan Dana JKN, sekaligus evaluasi implementasi pembayaran non-tunai berbasis QRIS pada Puskesmas.
Menurut Chaeruddin, rekonsiliasi merupakan langkah penting untuk memastikan kesesuaian dan ketepatan data penerimaan antara unit layanan dengan data pemerintah daerah.
“Rekonsiliasi tidak hanya bertujuan untuk mencocokkan data penerimaan, tetapi juga memastikan seluruh proses pengelolaan penerimaan berjalan tertib, akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Selain rekonsiliasi penerimaan, kegiatan juga membahas evaluasi implementasi QRIS sebagai kanal pembayaran non-tunai pada seluruh Puskesmas. Penerapan pembayaran digital tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan transparansi dan keamanan dalam setiap transaksi layanan.
Penguatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah melalui QRIS juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam mendorong transformasi digital tata kelola keuangan daerah. Dengan sistem pembayaran non-tunai, setiap transaksi diharapkan dapat tercatat secara lebih cepat, tepat dan mudah ditelusuri.
Melalui kegiatan capacity building ini, Bapenda Luwu Timur mendorong seluruh Puskesmas untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan penerimaan, memperkuat rekonsiliasi data, serta mengoptimalkan penggunaan pembayaran non-tunai.
Kegiatan ini diharapkan dapat semakin memperkuat transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pengelolaan penerimaan daerah, sekaligus mendukung percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Kabupaten Luwu Timur.
