Luwu Timur – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menerima Dana Dukungan Operasional Penanganan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah sebesar Rp. 539.026.000 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Penyerahan secara simbolis diterima Bupati Luwu Timur, H. Budiman dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2024 Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (02/01/25).
Dana yang diterima tersebut terdiri dari Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp. 150 Juta dan Bantuan Logistik dan Peralatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi sebesar Rp. 389.026.000, yang isinya ratusan paket kebutuhan masyarakat terdampak banjir. Seperti 100 paket sembako, 50 paket makanan siap saji, 50 paket hygine kit, 100 paket selimut, 100 lembar matras, 2 set tenda pengungsi, 10 unit tenda keluarga ukuran 4×4 dan 1 unit pompa Alkon.
Bupati Luwu Timur H. Budiman berterimakasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan dari BNPB pusat.
“Terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada Kabupaten Luwu Timur, bantuan DSP dan bantuan logistik serta peralatan ini bakal digunakan untuk keperluan penanganan bencana salah satunya pemenuhan logistik yang dibutuhkan para korban bencana,” ucap Bupati yang didampingi Kalaksa BPBD Luwu Timur, dr. H. April.
Hidrometereologi basah sendiri meliputi banjir, angin puting beliung dan tanah longsor.
Pantauan Tim Humas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Setda Kabupaten Luwu Timur, Rakor Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2024 Wilayah Provinsi Sulsel dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Pratikno, Pj. Gubernur Sulsel Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, Kepala Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, Forkopimda Sulsel, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel, Yasir Mahmud, Bupati/Walikota wilayah Sulsel serta Kalaksa BPBD Kabupaten/Kota se Sulsel.
Dalam arahannya, Pj. Gubernur Sulsel, Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan, dilaksanakannya Rakor ini dalam rangka membahas langkah strategis untuk mengantisipasi dan menangani potensi bencana yang meningkat akibat fenomena hidrometeorologi, utamanya pada musim penghujan.
Dirinya menegaskan pentingnya sinergitas dan komitmen semua pihak dalam mengantisipasi dan menangani potensi bencana, dengan harapan agar dampak hidrometeorologi dapat diminimalkan demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.
“Kami akan bergerak cepat dengan melibatkan semua OPD terkait untuk menangani dampak bencana dan meminimalkan kerugian masyarakat,” tegasnya.
Sementara Menko PMK, Pratikno mengungkapkan, potensi terjadinya bencana hidrometeorologi basah di Sulawesi Selatan perlu diantisipasi.
Menurutnya, selain curah hujan yang tinggi, dampak dari hujan ekstrem ini bisa berupa tanah longsor, banjir, dan ombak tinggi yang harus diwaspadai.
Di hadapan 24 kepala daerah, Pratikno memerintahkan agar ada persiapan menghadapi tingginya curah hujan, agar dampak bencana bisa diminimalkan.
“Rakor bersama jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan dan para Bupati serta Wali Kota untuk mempersiapkan segala kemungkinan dampak bencana ini. Infrastruktur fisik, aparat, dan masyarakat harus siaga, termasuk dukungan logistik untuk kemungkinan korban bencana, seperti pengungsian,” jelas Pratikno.
Ia juga menambahkan bahwa, Pemerintah Pusat, melalui BMKG, memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana.
Sedangkan Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, menjelaskan bahwa, pihaknya bersama Menko PMK melaksanakan rapat koordinasi dengan provinsi-provinsi yang berdasarkan analisa BMKG berpotensi mengalami bencana lebih besar.
Suharyanto mengungkapkan, rakor ini dilakukan secara maraton, dimulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, dan kini di Sulawesi Selatan.
Suharyanto menambahkan, meskipun sudah ada bencana di 16 kabupaten/kota di Sulsel, kesigapan pemerintah daerah telah membuat dampaknya dapat diminimalisir.
“Rapat koordinasi ini diadakan untuk memastikan kita tidak menghadapi bencana serupa di 2025. Kami berkoordinasi untuk menyatukan langkah-langkah antisipasi. Bila terjadi cuaca ekstrem, kita akan segera melaksanakan intervensi,” katanya.
Suharyanto juga mengungkapkan, BNPB menyerahkan bantuan hampir Rp. 15 miliar dalam bentuk barang dan anggaran operasional untuk memitigasi bencana.
Usai rakor tersebut, para peserta diberikan kesempatan untuk berdialog dan bertanya langsung dengan Menteri Koordinator PMK Pratikno, Letjen Suharyanto dan Kepala Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati. (op/prokopim/ikp-humas/kominfo-sp)
