Malili, Bacaanonline.com – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Luwu Timur menyampaikan enam poin pandangan strategis yang diharapkan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Luwu Timur dari Fraksi PAN, Abdul Halim, dalam rapat paripurna pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (22/7/2025).
Abdul Halim menegaskan, keenam poin ini merupakan masukan konstruktif yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, serta efektivitas pembangunan daerah.
1. Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi
Fraksi PAN menilai digitalisasi pelayanan publik melalui Mall Pelayanan Publik (MPP), Online Single Submission (OSS), dan penyediaan Wi-Fi gratis harus benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Setiap OPD diminta memiliki roadmap digitalisasi yang terukur, didukung SDM yang adaptif dan kompeten.
2. Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Bencana
Isu lingkungan hidup dinilai mendesak, terutama terkait pengelolaan sampah dan limbah industri. Fraksi PAN juga menekankan pentingnya perlindungan Danau Matano dan daerah aliran sungai (DAS), serta percepatan pembangunan Crisis Center untuk mitigasi bencana.
3. Maksimalisasi Pembukaan Jalan Tani
Fraksi PAN mendorong pembangunan jalan tani yang tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga kualitas dan keberlanjutan. Infrastruktur ini diharapkan mampu menunjang akses pasar dan meningkatkan kesejahteraan petani.
4. Optimalisasi Anggaran
Penggunaan anggaran harus efektif, efisien, dan tepat sasaran. Fraksi PAN menyoroti adanya pekerjaan fisik yang tidak tuntas, seperti penimbunan jalan tanpa penyelesaian lanjutan, sehingga cepat rusak. Perencanaan pembangunan ke depan diharapkan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan selesai dengan standar yang baik.
5. Pemberdayaan BUMD
Fraksi PAN mendorong peran aktif Badan Usaha Milik Daerah dalam mengelola potensi lokal, baik di sektor industri, pertambangan, pertanian, maupun perkebunan, guna meningkatkan PAD secara berkelanjutan.
Melalui enam poin tersebut, Fraksi PAN berharap Pemkab Luwu Timur dapat mengimplementasikan kebijakan yang lebih terukur, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Semua masukan ini kami sampaikan sebagai bentuk komitmen Fraksi PAN untuk mengawal pembangunan daerah yang berkualitas, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat,” tutup Abdul Halim.
