Malili, BacaanOnline.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 serta Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Luwu Timur Gemilang (Perseroda LTG), Kamis (13/11/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang sidang paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, didampingi Wakil Ketua I Jihadin Peruge dan Wakil Ketua II Hj. Harisah Soharjo. Hadir pula Bupati Irwan Bachri Syam bersama Wakil Bupati Hj. Puspawati Husler, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, camat, lurah, kepala desa, serta seluruh anggota DPRD.
Dalam paripurna tersebut, Bupati Irwan menanggapi beragam pandangan fraksi yang menyoroti mulai dari kebijakan fiskal, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, hingga penyertaan modal daerah. Ia menyampaikan jawaban secara komprehensif atas seluruh masukan dan kritik yang disampaikan.
Menanggapi sorotan Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) yang disampaikan HM Syarkawi HS mengenai kondisi jalan di Kecamatan Burau yang tak kunjung diaspal selama dua tahun, Irwan menjelaskan bahwa penundaan terjadi akibat penyesuaian anggaran serta perubahan kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat.
“Beberapa ruas jalan, termasuk di Burau, belum dapat dilaksanakan karena adanya penyesuaian kebijakan fiskal nasional. Namun, kami memastikan ini menjadi prioritas dalam penganggaran tahun berikutnya,” tegasnya.
Bupati juga memaparkan rencana pembangunan dua gerbang utama di Buntu dan Malili yang nantinya menjadi ikon baru Kabupaten Luwu Timur serta memperindah jalur Trans Sulawesi.
Terkait pertanyaan Fraksi PAN yang disampaikan Nurcholis Azis mengenai kelanjutan pembangunan RS Towuti dan RS Atue, Irwan memastikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran lanjutan pada RAPBD 2026.
“Untuk RS Towuti, tahun depan akan dilanjutkan pembangunan interior, pengadaan alat kesehatan, dan sarana pendukung lainnya. Diharapkan pada 2026 RS Towuti sudah mulai beroperasi,” jelasnya. Sementara RS Atue akan difokuskan pada peningkatan fasilitas layanan sesuai standar BPJS Kesehatan serta pengembangan layanan prioritas seperti kanker, jantung, dan kesehatan ibu-anak.
Kepada Fraksi PDI Perjuangan, Irwan menyampaikan apresiasi atas dukungan terhadap penyertaan modal daerah sebesar Rp221,94 miliar ke Perseroda LTG hingga 2028. Ia menegaskan komitmen pemerintah menjalankan kebijakan ini secara hati-hati, transparan, dan akuntabel. Perseroda LTG, lanjutnya, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui optimalisasi sumber daya alam dan penciptaan lapangan kerja.
Adapun sorotan Fraksi Golkar mengenai perbaikan Bendungan Lumbewe dan Ranteangin, Irwan memastikan bahwa anggaran pemeliharaan kedua bendungan tersebut telah disiapkan dalam APBD 2025. “Bendungan ini merupakan sumber air penting bagi ribuan hektare sawah. Pemerintah memastikan pemeliharaannya agar produktivitas pertanian tidak terganggu,” ujarnya. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mengusulkan normalisasi Sungai Kalaena dan Tomoni kepada BBWS Pompengan Jeneberang karena menjadi kewenangan pusat.
Menjawab pandangan Fraksi NasDem yang disampaikan Erni Malape, Irwan menegaskan bahwa penyertaan modal ke Perseroda LTG tidak akan membebani APBD. “Penyertaan modal dilakukan bertahap dan terukur sesuai kemampuan fiskal daerah. Pemerintah memastikan langkah ini tetap dalam koridor regulasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Ia menambahkan, proyeksi dividen dari investasi tersebut diperkirakan mencapai Rp28 miliar hingga Rp96 miliar sampai tahun 2028, yang akan berkontribusi langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
