Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memaparkan capaian dan rencana kerja Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) pada High Level Meeting TPID dan TP2DD Provinsi Sulawesi Selatan, di Baruga Pinisi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu (03/12/2025).
Kegiatan ini merupakan kolaborasi Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sulsel yang mengusung tema “Upaya Stabilitas Harga Jelang Momen HBKN Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026, Serta Penguatan Program ETPD Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan”.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan perlunya langkah cepat, terukur, dan kolaboratif dalam menghadapi potensi kenaikan harga jelang Natal dan Tahun Baru. Ia menyebut sejumlah komoditas strategis masih menjadi penyumbang inflasi di daerah.
“Beras, cabai rawit, cabai merah, dan ikan bandeng adalah komoditas yang harus kita antisipasi bersama. Pemerintah daerah harus aktif memantau stok di sentra produksi dan jangan menunggu sampai distribusi terganggu. Kita harus lebih responsif, lebih sigap, dan bekerja secara terintegrasi untuk menjaga stabilitas harga,” ujar Wagup Fatmawati.
Ia menambahkan bahwa, konsistensi TPID dan peningkatan digitalisasi daerah melalui TP2DD akan sangat menentukan daya beli masyarakat. Sementara itu, perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Asisten III Bagian Aministrasi Umum, Alimuddin Natsir dalam paparannya menyampaikan kondisi inflasi di Kabupaten Luwu Timur pada November 2025 menunjukkan penurunan signifikan sebesar -0,64 persen, dipengaruhi oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan seperti daging ayam ras, bandeng, tomat, serta beberapa komoditas hortikultura lainnya.
“Untuk mengantisipasi potensi gejolak harga pada periode HBKN Nataru, Pemerintah menerapkan strategi pengendalian inflasi berbasis konsep 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” ujar Alimuddin.
Alimuddin menambahkan bahwa, Kabupaten Luwu Timur telah berhasil melaksanakan 100 persen transaksi non tunai untuk Pajak Daerah dan Belanja Daerah. Kanal pembayaran digital yang disediakan untuk Pajak Daerah sangat beragam, mencakup QRIS, ATM, m-banking, MPOS, dan e-commerce.
TP2DD Kabupaten Luwu Timur, lanjutnya, memiliki Rencana Kerja Berkelanjutan yang berfokus pada peningkatan pemahaman pegawai, literasi digital, perluasan ETPD, dan peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemda (SAKIP).
“Berkat upaya ini, TP2DD Luwu Timur telah meraih penghargaan dari Bank Indonesia, termasuk Juara 3 TP2DD Akseleratif Kategori Pajak dan Juara 2 Kategori Retribusi se-Sulawesi Selatan pada tahun 2023,” ungkapnya.
Adapun kesimpulan dan tindak lanjut HLM TPID & TP2DD Sulsel HBKN Nataru 2025 meliputi, pelanjutan program urban farming, pelaksanaan GPM Serentak, peningkatan serapan beras SPHP bersama Bulog, memastikan kelancaran distribusi dan peningkatan kewaspadaan bencana, serta pemanfaatan BTT untuk membantu ongkos angkut komoditas.
Untuk TP2DD, tindak lanjutnya mencakup penyusunan Roadmap ETPD 2026–2029, implementasi model bisnis digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi, mendorong ASN sebagai duta digital melalui penggunaan mobile banking dan QRIS, peningkatan penggunaan KKI dan mobile banking oleh OPD, penguatan perangkat dan regulasi pendukung, serta pengaktifan TP2DD daerah dengan keterlibatan Pincab Bank Sulselbar.
Turut hadir dari Pemkab Lutim, Plt. Kepala Bapenda, Muhammad Yusri, Kepala BKAD, Muhammad Said, Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Chaeruddin Arfah Mustafa, Kabag Ekbang, Ragusman Lukman Wahab, Staf Fungsional Bagian Ekonomi dan Adminstrasi Pembangunan, I Dewa Made Alit, dan Fungsional Analis Kebijakan, Ningsih. (asn/ikp-humas/kominfo-sp)
