MALILI, BACAANONLINE.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur, Erick Estrada, memberikan teguran keras sekaligus saran strategis kepada PT Prima Utama Lestari (PUL) terkait standar operasional pengelolaan lingkungan.
Erick meminta perusahaan tambang tersebut segera meningkatkan sistem pengelolaan limbah mereka dengan berkaca pada standar yang telah diterapkan oleh PT Vale Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan Erick menanggapi adanya kekhawatiran masyarakat terkait dampak aktivitas pertambangan terhadap ekosistem di sekitar wilayah operasional PT PUL.
Menurutnya, sebagai perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam, PT PUL memiliki tanggung jawab mutlak untuk meminimalisir polusi.
Standar Pengelolaan Limbah Harus Ditingkatkan
Erick menekankan bahwa PT Vale Indonesia dapat dijadikan benchmark atau tolok ukur karena dinilai memiliki sistem mitigasi dampak lingkungan yang lebih matang, terutama dalam hal pengelolaan sedimentasi dan air limpasan tambang.
“Kita ingin investasi berjalan lancar, namun kelestarian lingkungan tidak boleh dikorbankan. PT PUL harus melakukan evaluasi menyeluruh. Jika PT Vale bisa menerapkan sistem pengelolaan limbah yang canggih dan ramah lingkungan, seharusnya PT PUL juga bisa mengadopsi metode serupa,” ujar Erick Estrada.
PT PUL diminta memperkuat konstruksi settling pond (kolam pengendali sedimen) agar material tambang tidak mencemari sumber air warga.
Selain itu, Mendorong penggunaan teknologi pengolahan air tambang yang lebih efektif sebelum dialirkan ke badan air serta menekankan bahwa kepatuhan terhadap AMDAL bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban operasional harian.
Dampak Terhadap Kepercayaan Publik
Politisi PDIP ini menambahkan bahwa perbaikan sistem pengelolaan limbah sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat lokal dan memastikan keberlanjutan industri pertambangan di Luwu Timur.
Ia menegaskan bahwa pihak legislatif akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas perusahaan-perusahaan tambang di daerah tersebut.
”Jangan sampai masyarakat yang justru menanggung beban kerusakan lingkungan. Kami di DPRD akan mengawal ini, dan kami harap PT PUL segera mengambil langkah konkret di lapangan,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT PUL diharapkan dapat segera memberikan respons terkait dorongan untuk peningkatan standar pengelolaan lingkungan tersebut. (*)
