malili,bacaanonline.com – Komisi II DPRD Kabupaten Luwu Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pertanian pada Selasa (17/6/2025), membahas efektivitas dan ketersediaan tenaga penyuluh pertanian di desa-desa. Rapat berlangsung di ruang Komisi II DPRD.
Anggota Komisi II dari Fraksi PKS, Firman Udding, menyoroti masih banyaknya desa di Luwu Timur yang belum memiliki penyuluh pertanian tetap. Padahal, menurutnya, peran penyuluh sangat vital dalam mendukung program nasional ketahanan pangan yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.
“Program ketahanan pangan bertujuan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan petani. Luwu Timur punya potensi besar, tapi kalau kekosongan penyuluh dibiarkan, program ini tidak akan maksimal,” tegas Firman.
Ia menyinggung kehadiran Menteri Pertanian dalam peringatan HUT Kabupaten Luwu Timur baru-baru ini, yang turut menyatakan dukungan terhadap penguatan ketahanan pangan melalui cetak sawah 700 hektare dan rencana tambahan lahan pertanian hingga 10 ribu hektare.
Namun, Firman mengingatkan bahwa rencana besar tersebut membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, khususnya tenaga penyuluh yang kompeten dan merata di seluruh wilayah.
“Sebelum kewenangan penyuluh ditarik ke pusat, kita minta Pemkab segera mengisi kekosongan. Dan penempatannya juga harus mempertimbangkan domisili agar penyuluh bisa bekerja efektif,” jelasnya.
Firman menegaskan bahwa penyuluh adalah ujung tombak peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani, serta garda terdepan dalam keberhasilan program pangan nasional.
“Penguatan SDM pertanian ini tidak bisa ditunda. Komisi II akan terus mendorong agar hal ini jadi prioritas Dinas Pertanian,” pungkasnya.
