Luwu Timur,bacaanonline.com – Komisi III DPRD Kabupaten Luwu Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Hualy Nikel Indonesia (HNI), Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada Selasa, 17 Juni 2025 di Ruang Aspirasi DPRD Luwu Timur. Rapat ini fokus membahas perkembangan kegiatan PT HNI di wilayah tersebut, terutama menyangkut persoalan perizinan dan rekrutmen tenaga kerja lokal.
Dalam forum tersebut, anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Badawi, secara tegas mempertanyakan komitmen PT HNI dalam pengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang hingga kini belum juga rampung. Ia menilai perusahaan belum menunjukkan keseriusan dalam mematuhi regulasi daerah.
“Apakah HNI memang sengaja atau tidak mau mengurus perizinan? Ini perusahaan besar, penghasilannya triliunan. Masa soal izin saja tidak selesai? Jangan sampai kejadian tahun 2014 terulang, saat kantor DPRD hampir dibakar masyarakat karena persoalan pembebasan lahan,” ujar Badawi.
Tak hanya menyoroti soal izin, Badawi juga meminta PT Vale—yang menjadi mitra HNI dalam proyek ini—untuk turut bertanggung jawab mengawal proses pembebasan lahan agar tidak memicu konflik sosial.
Ketua Komisi III DPRD, Rivaldi (Fraksi PAN), menyampaikan bahwa DPRD mendukung penuh masuknya investasi ke daerah. Namun, ia mengingatkan agar perusahaan tidak hanya mengambil sumber daya tanpa memberi kontribusi berarti bagi masyarakat.
“Kami ingin kehadiran investor membawa perubahan besar, bukan sekadar mengeruk tanah kami dan meninggalkan dampak lingkungan dan sosial bagi warga. Kami minta dinas teknis, khususnya PUPR, benar-benar mengawasi sesuai regulasi,” tegas Rivaldi.
Sementara itu, Erik Estrada dari Fraksi PDIP mengingatkan hasil kunjungan kerja sebulan lalu ke kantor PT HNI. Saat itu, pihaknya telah meminta perusahaan untuk menjalin komunikasi aktif dengan pemerintah daerah dalam menunaikan kewajiban-kewajibannya.
“Hari ini kami ingin tahu, apakah sudah ada diskusi antara HNI, PUPR, dan Disnaker? Kalau belum, saya tegaskan lagi: persoalan ini harus ditindaklanjuti. Dan untuk ke depan, rekrutmen tenaga kerja harus transparan, mengutamakan putra daerah,” kata Erik.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja Luwu Timur, Kamal Rasyid, menyambut positif pelaksanaan RDP ini. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, investor, dan masyarakat demi menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
“Kita berharap investasi di Luwu Timur berjalan dalam iklim yang kondusif, transparan, dan akuntabel. Pemerintah siap mendampingi, tapi komunikasi jangan sampai terputus. Masyarakat harus terus diberi informasi yang jujur dan jelas,” tutur Kamal.
RDP ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan setiap langkah investasi berjalan sesuai aturan, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat lokal.
