Malili, BacaanOnline.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur menegaskan komitmennya untuk berpihak kepada masyarakat, menyusul aksi unjuk rasa ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Luwu Timur (AMLT) di depan Gedung DPRD Luwu Timur, Senin (20/10/2025).
Dalam aksi tersebut, warga menuntut transparansi pemerintah daerah terkait rencana pembangunan Kawasan Industri Pertambangan di Desa Harapan, Kecamatan Malili, yang dinilai sarat kejanggalan.
Menanggapi aspirasi itu, Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti seluruh tuntutan masyarakat melalui rapat koordinasi dan pengawasan resmi bersama pemerintah daerah.
“Kami sangat menghargai aspirasi masyarakat. DPRD akan menindaklanjuti setiap poin yang disampaikan dalam aksi ini dan memastikan kebijakan daerah tetap berpihak kepada rakyat,” tegas Ober Datte di hadapan massa.
Ia menegaskan, DPRD sebagai wakil rakyat memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan dijalankan secara transparan dan tidak merugikan warga.
“Kami tidak ingin ada kebijakan yang berjalan tanpa melibatkan masyarakat dan DPRD. Semua harus dibicarakan secara terbuka,” ujarnya.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian DPRD adalah penyerahan lahan seluas 394,5 hektare milik PT Vale Indonesia kepada Pemda, yang kemudian disewakan ke PT Indonesia Huali Industrial Park (IHIP).
Nilai kompensasi yang hanya sekitar Rp226 per meter per tahun juga menjadi sorotan karena dianggap terlalu murah dan tidak wajar.
Ober Datte menyebut, DPRD akan menggelar rapat kerja khusus untuk meminta penjelasan dari pemerintah daerah dan pihak terkait mengenai dasar penetapan nilai lahan serta mekanisme kerja sama dengan perusahaan tersebut.
“Kita akan minta penjelasan resmi dari Pemda dan pihak perusahaan. Jika ada indikasi penyimpangan, DPRD akan mengambil langkah tegas,” tegasnya.
Selain soal aset dan kompensasi, DPRD juga menyoroti dampak sosial yang dialami masyarakat di sekitar kawasan industri. Banyak warga yang selama ini menggantungkan hidup dari pertanian dan perkebunan di wilayah tersebut.
“Kami akan memastikan masyarakat yang terdampak tidak kehilangan hak atas lahan dan sumber penghidupan mereka. Pembangunan tidak boleh mengorbankan rakyat,” kata Ober Datte.
DPRD juga berencana melakukan kunjungan lapangan untuk meninjau langsung kondisi kawasan yang menjadi sumber polemik, sekaligus mendengarkan aspirasi warga di tingkat desa.
“DPRD tidak akan tinggal diam. Kami akan turun langsung ke lapangan untuk melihat fakta sebenarnya,” ujar Ober.
Aksi AMLT yang berlangsung damai itu menjadi perhatian serius DPRD. Selain membawa spanduk dan poster bertuliskan kritik, massa juga menyerahkan dokumen tuntutan resmi kepada pimpinan dewan.
Ober Datte memastikan DPRD Luwu Timur akan menjadikan aspirasi masyarakat sebagai dasar dalam setiap pembahasan kebijakan pembangunan.
“Kami berdiri bersama rakyat. Setiap keputusan harus membawa manfaat bagi masyarakat Luwu Timur,” tegasnya.
