LUWU TIMUR, BACAANONLINE.COM — Teka teki dugaan korupsi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Luwu Timur Gemilang (LTG) menjadi perbicangan hangat dimedia beberapa hari terakhir ini.
Pasalnya, anggaran yang fantastis senilai Rp1.6 Miliar tersebut belum diketahui digunakan untuk apa dan seperti apa pertanggung jawabannya. Lalu, siapa sebenarnya yang menikmati uang miliaran rupiah tersebut?
Saat ini, Inspektorat kabupaten Luwu Timur tengah melakukan investigasi dan audit intern soal dugaan penyelewengan anggaran ini. Selain itu, penggiat Anti Korupsi juga sudah mulai angkat bicara.
Ketua Umum Sultan Hasanuddin Corruption Watch (SHCW), Ewaldo Aziz SH, mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan menelusuri aliran dana tersebut. Menurutnya, indikasi korupsi dalam penyertaan modal yang dilakukan pada periode kepemimpinan Iwan Usman di BUMD PT LTG tidak bisa dianggap sepele.
“Kalau benar ada selisih dana Rp1,65 miliar yang tidak jelas penggunaannya, maka itu jelas dugaan tindak pidana korupsi. Tidak boleh ada yang kebal hukum, siapapun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban,” tegas Ewaldo, Jumat (24/10/25).
Informasi menyebutkan, dugaan itu muncul setelah diketahui bahwa PT LTG melakukan pinjaman sebesar Rp10 miliar kepada PT Aneka Mineral Nasional untuk membayar setoran modal ke PT Pongkeru Mineral Utama (POMU), perusahaan joint venture antara PT Antam (55%), BUMD PT LTG (27%), dan PT Sulawesi Citra Indonesia (18%).
Namun, setoran yang dilakukan ke PT POMU hanya sebesar Rp8,35 miliar, menyisakan selisih Rp1,65 miliar yang hingga kini belum terjelaskan secara transparan.
“Tidak menutup kemungkinan, dana selisih itu bisa digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan politik tertentu. Kalau benar begitu, berarti ada kerugian daerah yang nyata,” lanjut Ewaldo.
Di tahun 2024 lalu, telah dilakukan setoran modal dari BUMD PT LTG kepada JVCo WIUP Blok Pongkeru PT POMU. Untuk pemenuhan terhadap setoran modal ke PT POMU maka BUMD PT LTG melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan PT Aneka Mineral Nasional sebesar Rp10 miliar.
Pinjaman tersebut di maksudkan untuk membayarkan setoran modal ke JVCo PT POMU sesuai kewajiban kepemilikan 27 persen saham dengan nilai Rp8,35 Miliar. Lalu kemana selisih hutang pinjaman sebanyak Rp1.65 Miliar itu?
Sekedar diketahui, PT POMU (JVCo) ini akan mengelola tambang Nikkel di Blok Pongkeru, Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. PT Antam menguasai saham sebesar 55 %, BUMD PT LTG, 27 %, dan PT SCI, 18 %.
Baru – baru ini, 14 Oktober 2025, pergantian direksi PT POMU pun terjadi. Saldy Mansur yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama digantikan oleh Akhsan Rahman, sementara Iwan Usman digantikan oleh Ittong Sulle sebagai Direktur SDM dan CSR.
Saldy Mansur dan Iwan Usman mendapatkan posisi jabatan di PT POMU disaat Budiman Hakim Andi Baso dan Mochammad Akbar Andi Laluasa sebagai Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur periode 2021 – 2024.
Bukan hanya itu, Saldy Mansur juga mendapatkan posisi jabatan sebagai Komisaris di BUMD PT Luwu Timur Gemilang (LTG) sedangkan Iwan Usman menerima jabatan sebagai Direktur diera Budiman Hakim Andi Baso. (*)
