BacaanOnline.com, Malili — Fraksi NasDem DPRD Luwu Timur menegaskan bahwa APBD 2026 harus benar-benar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat pelayanan publik yang merata. Kritik itu disampaikan juru bicara Fraksi NasDem, Muhammad Iwan (Iwan Lamaeto), dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi, Jumat (21/11/2025).
Menurut NasDem, pemerintah daerah harus menyusun target pendapatan yang realistis, berbasis data, potensi daerah, dan kondisi ekonomi 2026. Strategi intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dinilai wajib diperkuat agar pendapatan tidak hanya menjadi angka formal dalam dokumen anggaran.
Fraksi NasDem juga mengkritisi pola belanja daerah. Mereka menekankan bahwa program prioritas yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat harus menjadi fokus utama.
Iwan menegaskan perlunya efisiensi belanja operasional, termasuk pembatasan perjalanan dinas, konsumsi, dan kegiatan seremonial yang tidak mendesak.
“Efisiensi penting agar ruang fiskal lebih besar untuk pembangunan dan pelayanan publik,” ujarnya.
Terkait Ranperda penyertaan modal untuk PT Luwu Timur Gemilang, Fraksi NasDem mendukung, namun memberi catatan keras bahwa penyertaan modal harus berbasis kajian kelayakan, rencana bisnis yang jelas, dan kebutuhan operasional yang terukur.
Fraksi NasDem mengapresiasi upaya pemerintah mendorong inovasi melalui lomba inovasi daerah. Namun Iwan menekankan bahwa inovasi tidak akan efektif tanpa peningkatan kapasitas aparatur.
“Aparatur adalah penggerak inovasi. Mereka harus didampingi, dilatih, dan dibekali kompetensi teknologi serta budaya kerja adaptif,” tegasnya.
NasDem menyetujui Ranperda Inovasi Daerah karena dinilai memperkuat daya saing daerah, terutama pada inovasi layanan publik dan sektor unggulan.
Fraksi NasDem juga mendukung perubahan Perda Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Mereka menilai penguatan hak, tunjangan, dan jaminan bagi anggota BPD selaras dengan upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan desa.
Namun NasDem berharap BPD yang sudah diperkuat ini benar-benar menjadi corong aspirasi rakyat desa dan menjalankan fungsi pengawasan secara profesional.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi NasDem menegaskan bahwa kelima ranperda yang sedang dibahas hanya akan efektif jika dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami mendukung, tetapi keberhasilan peraturan daerah bergantung pada implementasinya,” tutup Iwan.
