Malili, BacaanOnline.com — Fraksi Partai Golkar tampil paling vokal dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur dengan melayangkan sejumlah kritik konstruktif terkait pembahasan lima Ranperda prioritas. Melalui juru bicaranya, Wahidin Wahid, Golkar menyoroti masih rendahnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan perangkat desa dan anggota BPD, Jumat (21/11/2025).
Wahidin menegaskan bahwa perangkat desa adalah ujung tombak layanan publik yang setiap hari berhadapan langsung dengan kebutuhan warga. Karena itu, Fraksi Golkar meminta Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk segera menaikkan insentif mereka. “Beban kerja semakin tinggi, pelayanan yang dituntut semakin cepat, tetapi insentif belum sepenuhnya seimbang. Pemerintah harus hadir,” tegasnya.
Golkar juga memberikan kritik terhadap dua Ranperda yang berkaitan dengan Perangkat Desa dan BPD. Menurut mereka, regulasi yang sedang disusun tidak boleh hanya menjadi penyesuaian administratif, melainkan harus benar-benar memberi ruang lebih bagi desa untuk mengelola pemerintahan secara mandiri, inovatif, dan sesuai kebutuhan masyarakatnya.
Pada pembahasan APBD 2026, Fraksi Golkar mengingatkan pemerintah daerah agar lebih selektif dan fokus pada program yang benar-benar prioritas. Wahidin menekankan adanya pengurangan anggaran tahun depan yang berpotensi menghambat sejumlah proyek publik. “Pemangkasan anggaran tidak boleh menjadi alasan stagnasi. Perencanaan harus makin tajam, bukan makin kabur,” ujarnya.
Tidak hanya soal regulasi, Golkar juga mendesak pemerintah tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur yang telah lama dinantikan masyarakat. Jembatan Burau Pantai disebut sebagai proyek krusial mengingat dampaknya terhadap mobilitas warga. Begitu pula pelebaran jalan nasional Atue–Malili yang dianggap strategis bagi perputaran ekonomi daerah.
Fraksi Golkar menyatakan dukungan terhadap penyertaan modal untuk PT Luwu Timur Gemilang (Perseroda). Menurut Wahidin, penguatan BUMD bukan hanya soal bisnis, tetapi juga bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
Ranperda Riset dan Inovasi Daerah juga mendapat perhatian positif dari Golkar. Mereka menilai regulasi ini dapat menjadi ruang lahirnya ide-ide pembangunan yang lebih kreatif dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan.
Dengan berbagai catatan kritis tersebut, Wahidin menegaskan bahwa Golkar tetap mendorong pemerintah menjaga konsistensi pembangunan meski berada di tengah tantangan anggaran. Menutup pandangannya, Fraksi Golkar menyatakan persetujuan terhadap penetapan lima Ranperda sebagai Peraturan Daerah, dengan harapan seluruh regulasi tersebut benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat Luwu Timur.
