Jakarta, BacaanOnline.com — Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengapresiasi langkah Kementerian Haji dan Umrah yang menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026. Meski begitu, ia menegaskan agar kualitas pelayanan haji juga ikut ditingkatkan.
“Saya mengapresiasi kerja keras Komisi VIII bersama Kementerian Haji dan Umrah yang tetap bekerja maksimal meski dalam masa reses. Keputusan penurunan biaya haji ini sangat ditunggu calon jemaah,” kata HNW di Jakarta, Kamis.
BPIH tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp87,4 juta per jemaah, turun sekitar Rp2 juta dari tahun 2025. Sementara biaya yang dibayarkan calon jemaah (Bipih) juga turun menjadi Rp54,19 juta, dari sebelumnya Rp55,43 juta.
HNW menyebut penurunan ini sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk meringankan beban masyarakat. Ia juga meminta agar jamaah yang sudah lunas tapi belum sempat berangkat tahun lalu, diprioritaskan berangkat pada 2026.
“Dan bila ada kelebihan pembayaran, BPKH sudah sepakat untuk mengembalikannya kepada calon jemaah,” jelasnya.
Politisi PKS itu menambahkan, meski penurunan biaya belum maksimal, hasil ini sudah patut disyukuri. Ia menjelaskan, pembahasan tahun ini terhambat karena adanya peralihan kewenangan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah, sementara proses di Arab Saudi menuntut keputusan cepat.
Ke depan, HNW mendorong pembahasan biaya haji dilakukan lebih awal agar peluang menekan biaya bisa lebih besar.
“Masih banyak cara untuk menurunkan biaya, seperti kontrak multi-years untuk akomodasi, pemangkasan masa tinggal, dan perbaikan harga tiket pesawat,” ujarnya.
Anggota DPR dari Dapil DKI Jakarta II itu juga mengingatkan agar pelayanan bagi jemaah tahun depan tak lagi menimbulkan keluhan seperti pada haji 2025. Ia meminta dua syarikah (perusahaan penyedia layanan) yang ditunjuk memberikan pelayanan terbaik.
“Kita ingin jamaah haji Indonesia bisa beribadah dengan nyaman, aman, dan pulang membawa kemabruran,” tutup HNW.
